Pegawai BNP2TKI Melamar ke Depnakertrans

Sedikitnya 71 pegawai negeri sipil di jajaran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melamar kembali ke Depnakertrans. Mereka mengajukan permohonan kembali ke induk organisasi dengan alasan suasana kerja di BNP2TKI sudah tidak kondusif.

Sekretaris Jenderal Depnakertrans Besar Setyoko di Jakarta, Selasa (3/3), mengungkapkan, pihaknya akan menerima pegawai tersebut karena sebelumnya mereka bekerja di Depnakertrans. "Kami akan menerimanya selama sesuai dengan prosedur," ujar Besar.

Depnakertrans sudah melaporkan hal tersebut kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN). BKN meminta proses pindah PNS dari BNP2TKI ke Depnakertrans mengikuti asas yang berlaku.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno sudah memerintahkan Sekjen Depnakertrans menindaklanjuti permintaan pindah 71 PNS tersebut. Besar Setyoko berharap, BNP2TKI memproses perpindahan tersebut sesuai prosedur agar tidak ada pihak yang dirugikan.

PNS yang sedang dalam proses pindah tersebut kini mengalami berbagai intimidasi. Mereka pun kemudian menyurati Kepala BNP2TKI Mohammad Jumhur Hidayat meminta agar proses kepindahan 71 PNS ke Depnakertrans tidak dipersulit. Bahkan, empat pejabat struktural Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi langsung dinonaktifkan tanpa melalui prosedur kepegawaian.

BNP2TKI memiliki 287 PNS. Sebagian besar sebelumnya bertugas di Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Depnakertrans, yang dilikuidasi sejak BNP2TKI berdiri tahun 2007. P ara PNS yang mengajukan pindah tersebut umumnya cukup senior dengan golongan pangkat III dan IV.

Terhadap kondisi itu, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi kinerja Kepala BNP2TKI agar program penempatan TKI ke mancanegara, termasuk penempatan berbasis perjanjian antarpemerintah.

"Pegawainya saja sudah tidak percaya dengan pimpinannya. Bagaimana mereka mau mengurusi penempatan puluhan ribu TKI ke luar negeri kalau sudah begini," kata Yunus.

Sumber : Kompasdotcom