Pengelolaan Aset Sumatera Utara Masih Bermasalah

Buruknya pengelolaan asset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara membuat Badan Pemeriksa Keuangan tak pernah memberikan opini terbaik untuk audit laporan keuangan mereka. Dari 11 audit laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara tahun 2008 yang telah diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tak satu pun mendapat predikat opini terbaik, wajar tanpa pengecualian.

BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap 9 pemerintah daerah, termasuk Pemprov Sumut. Delapan daerah lain yang mendapat opini WDP adalah Kabupaten Asahan, Karo, Serdang Bedagai, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Dairi, Kota Tebing Tinggi dan Sibolga. Dua pemerintah daerah lainnya, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan dan Langkat mendapat opini terburuk, yakni Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer.

Menurut Kepala sub Bagian Hukum dan Humas BPK Perwakilan Medan Mikael Togatorop, belum adanya pemerintah daerah di Sumut yang mendapat opini terbaik, WTP, disebabkan karena pengelolaan asset mereka masih buruk. Memang masalah antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda, tetapi yang umum adalah pengelolaan asset yang masih buruk. Seperti misalnya, tahun lalu ada pemerintah daerah yang beli mobil tetapi tidak dicatatkan dalam neraca . Memang belum terjadi korupsi, karena mobilnya masih ada, tetapi karena tidak tercatat dalam laporan keuangan tetap saja salah, ujar Mikael di Medan, Senin (17/8).

Mikael menuturkan, opini WDP yang diberikan BPK terhadap Pemprov Sumut juga masih terkait dengan masalah pengelolaan asset. Meski dalam setahun terakhir Pemprov Sumut membenahi pengelolaan asset milik mereka.

Masalah opini WDP atas laporan keuangan Pemprov Sumut terkait masalah asset yang belum sempurna pencatatannya. Selain juga karena masalah penagihan piutang-piutang yang belum sesuai ketentuan, ujar Mikael.

Menurut dia, dalam laporan keuangan Pemprov Sumut juga masih ditemui ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan atas pengelolaan keuangan pada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Laporan keuangan Pemprov Sumut tahun 2007 masih mendapat opini disclaimer, tetapi tahun 2008 ini mereka dapat WDP. Laporan keuangannya sudah dianggap wajar, tetapi ada beberapa pengecualian seperti satu dua unit SKPD yang laporan keuangannya masih tidak patuh terhadap aturan perundangan, selain tentu saja masalah pengelolaan asset, katanya.

Terkait dua kabupaten yang masih mendapat opini disclaimer, yakni Tapanuli Selatan dan Langkat, Mikael mengungkapkan, kedua pemerintah kabupaten tersebut pengelolaan kasnya masih belum baik. Aset-aset mereka juga banyak yang belum diketahui keberadaannya, kata Mikael.

Salah satu contoh dari buruknya pengelolaan kas di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Langkat kata Mikael adalah pencairan uang tidak dilakukan sesuai mekanisme. "Mereka ambil uang dulu, laporan pertanggungjawabannya baru dibuat kemudian," ujar Mikael.

Menurut Staf Hukum dan Humas BPK Perwakilan Medan Barani M Silalahi, BPK telah menyelesaikan audit terhadap 20 laporan keuangan pemerintah daerah di Sumut, dengan 11 di antaranya telah diberikan opini. Daerah yang selesai diaudit laporan keuangannya tetapi belum mendapatkan opini BPK adalah Tapanuli Utara, Padangsidimpuan, Samosir, Mandailing Natal, Binjai, Simalungun, Deli Serdang, Tanjung Balai dan Tapanuli Tengah.

Selain itu, ada empat daerah, di mana tim audit BPK belum kembali, yakni Labuhan Batu, Medan, Nias dan Toba Samosir. Dua daerah belum menyerahkan laporan keuangan yakni Pematang Siantar dan Nias Selatan. "Ini termasuk Batubara, yang meski telah menyerahkan laporan keuangan tetapi terhitung terlambat," ujar Barani.

Sumber : KOMPAS.com -

Depperin Rampingkan Jumlah Pegawai

Terapkan reformasi birokrasi, Departemen Perindustrian berencana untuk merampingkan jumlah pegawainya menjadi sekitar 900 orang dari jumlah yang ada sekarang sekitar 2.000 orang.

Hal ini disampaikan oleh Sekjen Departemen Perindustrian Agus Tjahayana ketika ditemui di kantor Departeme Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (8/8/2009).

"Dalam usaha reformasi birokrasi di Depperin kita targetkan jumlah pegawai jadi 900 orang untuk kurangi biaya pemerintah. Sekarang sekitar 2.000-an. Jadi pengurangan ini kompensasinya kenaikan gaji, karena itu pegawai harus lebih bagus," katanya.

Untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas, Agus mengatakan Depperin menerapkan perekrutan calon pegawai secara online guna mencegah adanya faktor KKN dalam perekrutan dan juga seleksi pegawai.

"Tujuan online ini untuk menjaring lebih banyak WNI yang potensial di seluruh Indonesia dan di luar negeri secara transparan dan akuntabel yang ingin bertarung di Depperin. Sistem penjaringan online dapat hemat biaya penyelenggaran rekrutmen CPNS secara signifikan. Penghematan biaya ini secara nasional baik dari internal departemen maupun secara individual," tuturnya.

Dikatakan Agus, Depperin saat ini sedang berbenah diri dalam membentuk pegawai-pegawai yang berkualitas.

"Memperoleh CPNS yang unggul dan kemampuan di bidang teknologi informasi serta mampu berbahasa asing yang baik karena ujian diberikan dalam dua bahasa. Kali ini untuk bersaing dengan Depperin negara lain. Pendaftaran CPNS lewat KKN bisa kita patahkan. Yang mengundurkan diri bayar Rp10 juta supaya dia tidak main-main karena kita keluarkan biaya yang cukup besar," tutupnya.

Detikdotcom

Rekrutmen CPNS Online, Depperin Gelontorkan Rp 800 Juta

Pemerintah menggelontorkan Rp 800 juta untuk penyelenggaraan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) Departemen Perindustrian tahun 2009 ini. Anggaran ini dialokasikan untuk tahapan rekrutmen CPNS secara online, baik lamaran, ujian, hingga pengumuman.

"Kami memang mengeluarkan anggaran yang besar untuk ujian rekrutmen CPNS ini secara online," kata Sekjen Departemen Perindustrian Agus Tjahajana, saat membuka ujian rekrutmen CPNS secara online, di Departemen Perindustrian, Jakarta, Sabtu (8/8).

Secara serentak, Depperin melaksanakan ujian online pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2009 diikuti 25.688 peserta yang telah memenuhi syarat administrasi. Karena dilakukan secara online, peserta dapat dengan mudah melakukan ujian melalui akses internet. Ujian pagi ini dimulai pukul 8.00 dan akan dilanjutkan pukul 12.00.

Adapun untuk pengumuman ujian online dilakukan pada 10 Agustus 2009 dan akan diluluskan sebanyak 6.000 orang untuk dites pada seleksi ujian tertulis yang dilaksanakan pada 25 Agustus 2009 secara serempak.

"Pengumuman ujian tertulis dilaksanakan pada 30 Agustus 2009 yang diperkirakan sejumlah 1.000 peserta," ujarnya.

Setelah lolos ujian tertulis, peserta akan mengikuti Psikotes dan wawancara yang akan dilaksanakan pada 5 September 2009 secara serempak pula.

Sebanyak 600 peserta diperkirakan lolos psikotes dan wawancara. Dari jumlah tersebut sebanyak 402 orang akan menempati formasi CPNS Depperin dan sisanya sebagai cadangan.


Sumber : Kompasdotcom
========================================================================

2010 Gaji PNS, TNI/Polri, dan Pensiunan Naik 5 Persen

Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai mencapai Rp 161,7 triliun dalam RAPBN 2010 mendatang. Angka ini naik Rp 28 triliun atau 21 persen dari perkiraan realisasinya dalam tahun 2009. Kenaikan anggaran ini ditujukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk kenaikan gaji PNS, prajurit TNI/Polri, dan pensiunan sebesar rata-rata 5 persen.

"Alokasi anggaran antara lain untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiunan pokok rata-rata 5 persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13," kata Presiden SBY dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Luar Biasa, Senin (3/8) di Gedung DPR, Jakarta.

Uang makan/lauk pauk bagi TNI/Polri juga mengalami kenaikan, dari Rp 35.000 per hari menjadi Rp 40.000 per hari. Demikian pula uang makan PNS yang naik dari Rp 15.000 per hari kerja menjadi Rp 20.000 per hari kerja.

Dengan demikian, papar Presiden, pendapatan PNS golongan terendah mengalami kenaikan 2,5 kali lipat selama periode 2004-2009 . "Dari Ro 674.000 per bulan pada tahun 2004 menjadi Rp 1.721.000 pada tahun 2009 ," ujarnya.

Sementara, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, pada tahun 2010 pemerintahan akan memberikan remunerasi kepada beberapa kementerian/lembaga yang telah dan sedang melakukan reformasi birokrasi.

KOMPAS.com